Konsekuensi Gagal Bayar Pinjol, Simak Berikut Ini

Informasi yang didistribusikan

Risiko lain dari gagal bayar pinjaman adalah informasi pribadi yang diungkapkan. Hal ini terjadi pada pinjaman gelap.

Berkaca pada kasus Melati, para penagih utang dituding mengakses dan memperoleh data seluler Melati secara tidak sah. Tak berhenti sampai di situ, para debt collector menghubungi sejumlah teman, rekan kerja, dan wali siswa Melati di sekolah tempatnya bekerja.

Bahkan, salah satu penagih utang membuat grup WhatsApp bernama ‘Peduli Debt Melati’ yang beranggotakan para wali murid dan teman-temannya. Di grup tersebut dibagikan foto dan KTP Melati, beserta kalimat-kalimat yang mempermalukan Melati.

Sedangkan pinjaman legal yang terdaftar dan memiliki izin OJK hanya dapat mengakses ‘jajanan’, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi.

Daftar hitam debitur bandel

Peminjam yang sah juga harus siap menghadapi konsekuensi jika mereka sering menunggak pembayaran. Alasannya karena AFPI sedang membangun pusat data pinjaman yang akan mengcover debitur “buruk” yang sering gagal bayar. Tujuannya adalah untuk memprediksi pinjaman yang buruk pada pinjaman.

Kepala Humas AFPI Andi Taufan Garuda Putera mengatakan, saat ini terdapat 138 platform yang terintegrasi dengan fintech data center (FDC) (FDC). Data center tersebut telah mengumpulkan hingga 6 juta peminjam atau debitur data.

“Pusat data yang kami bangun untuk fintech akan menyertakan fitur yang memungkinkan kami mengidentifikasi peminjam mana yang mengalami masalah dan karenanya dilarang. Karena peminjam ini tidak akan mendapatkan pinjaman dari platform lain yang telah bergabung dengan FDC,” katanya kepada AFPI Online Press Club pada bulan Februari yang dia yakini.

Kesimpulan:

Calon debitur harus cermat mencermati jumlah pinjaman yang akan diajukan dengan kemampuan membayarnya. Pinjaman legal dan ilegal diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ketua AFPI Adrian Gunadi menyatakan bahwa biaya atau bunga pinjaman tidak boleh lebih tinggi dari 0,8 persen setiap hari.

Sedangkan untuk pinjaman legal, mekanisme penagihannya diatur, yaitu maksimal 90 hari sejak jatuh tempo. AFPI sedang membangun pusat data pinjaman yang akan mencakup debitur “buruk” yang sering gagal membayar pembayaran mereka – tujuannya adalah untuk memprediksi pinjaman pinjaman yang buruk. Kepala Humas AFPI Andi Taufan Garuda Putera mengatakan, saat ini ada 138 platform yang terintegrasi dengan fintech data center (FDC). Data center tersebut telah mengumpulkan hingga 6 juta peminjam atau debitur data.